Bupati Lebak Komitment ASN Tidak Korupsi

 Lebak
Bupati Lebak Komitment ASN Tidak Korupsiby RangkasbitungIDon.Bupati Lebak Komitment ASN Tidak KorupsiDi Baca : 133 Akurat.Co, Lebak – Bupati Lebak, Provinsi Banten, Iti Octavia berkomitmen agar pegawai aparat sipil negara (ASN) di daerah itu tidak melakukan praktek korupsi yang merugikan keuangan negara. “Kami memiliki 10 komitmen untuk pelaksanaan Rencana Aksi (Renaksi) untuk mencegah tindakan korupsi,” kata Iti Octavia saat menyambut kedatangan delegasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) […]

(Foto: Bantendey.com)

Akurat.Co, Lebak – Bupati Lebak, Provinsi Banten, Iti Octavia berkomitmen agar pegawai aparat sipil negara (ASN) di daerah itu tidak melakukan praktek korupsi yang merugikan keuangan negara.

“Kami memiliki 10 komitmen untuk pelaksanaan Rencana Aksi (Renaksi) untuk mencegah tindakan korupsi,” kata Iti Octavia saat menyambut kedatangan delegasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lebak, Selasa (21/2).

Selama ini, pelaksanaan Renaksi berjalan dengan baik karena tahun 2016 tidak ditemukan adanya ASN melakukan korupsi. Pemerintah daerah tentu ingin bebas dari korupsi sehingga pembangunan dapat menyejahterakan masyarakat.

“Sebab perbuatan korupsi sangat menghambat proses pembangunan,” katanya.

Karena itu, pihaknya melaksanakan gerakan Renaksi guna mencegah korupsi, kolusi dan nepotimes (KKN) yang bisa menyengsarakan masyarakat.

Pelaksanaan Renaksi itu juga tertuang dalam Keputusan Bupati Lebak Nomor 700/Kep.113-Insp/2016 25 September 2016.

“Semua ASN secara bersama-sama menjalankan Renaksi yang telah dibuat dan sungguh-sungguh menjauhi praktik KKN,” katanya.

Bupati meminta KPK dapat memberikan pembekalan dan pemahaman hukum untuk menciptakan Pemkab Lebak yang bebas dari praktek korupsi.

Saat ini, pihaknya terus mengoptimalkan pembinaan kepada para ASN agar tidak melakukan perbuatan korupsi atau penyalahgunaan anggaran.

“Kami berharap dengan kedatangan Lembaga KPK itu tentu akan memberikan semangat agar ASN benar-benar bekerja bersih dari KKN,” ujarnya.

Kasatgas Korsup Pencegahan KPK, Asep Rahmat Suwandha mengatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa atau “extra ordinary crime” sehingga perlu diproses secara hukum karena bisa menyengsarakan rakyat banyak.

Selama tahun 2001 sampai 2012 saja tercatat total kerugian negara sebesar Rp 168 triliun yang dinikmati para koruptor.

Dampak korupsi itu tentu perekonomian masyarakat tidak optimal. Selama ini, proses penanganan yang dilakukan KPK dalam suatu perkara korupsi adanya pengaduan masyarakat.

Selanjutnya dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan proses persidangan sampai putusan pengadilan.

“Kami berharap para pejabat Pemkab Lebak tidak melakukan korupsi karena bisa berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat,” katanya.

 

Baca Sumber

Related Posts

Leave a Reply